GAMKI SBD Desak Pemda Tangani Kelangkaan dan Lonjakan Harga BBM Eceran Yang Membebani Masyarakat

Tambolaka, GAMKINTT.com — DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kabupaten Sumba Barat Daya mendesak pemerintah daerah segera menangani kelangkaan dan lonjakan harga BBM eceran yang membebani masyarakat.

Desakan tersebut disampaikan melalui surat terbuka tertanggal 26 Oktober 2026 kepada Bupati Sumba Barat Daya beserta jajaran pemerintah daerah.

Juru bicara sekaligus Sekretaris DPC GAMKI SBD, Eliazer Wola Wunga, menegaskan bahwa kesulitan memperoleh BBM telah mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat, terutama petani, nelayan, pengemudi ojek, dan pekerja harian.

“Ketika BBM sulit diperoleh dan harga eceran melonjak, rakyat kecil harus membayar lebih mahal untuk tetap bekerja. Pemerintah harus hadir melindungi masyarakat dan memastikan persoalan ini segera ditangani,” tegasnya.

Dalam surat tersebut, GAMKI SBD meminta pemerintah daerah bersama dinas terkait segera melakukan pemeriksaan lapangan, mengawasi penyaluran BBM, serta menindak praktik spekulasi dan penimbunan yang terbukti merugikan masyarakat.

GAMKI juga mendesak pembentukan satuan tugas pengawasan distribusi yang melibatkan pemerintah daerah, unsur Forkopimda, aparat terkait, dan masyarakat sipil. Pengawasan diminta menjangkau alur penyaluran dari agen resmi hingga penjualan kepada masyarakat.

“Pengawasan harus mampu menjelaskan di mana persoalannya dan memastikan BBM sampai kepada masyarakat. Setiap dugaan penyimpangan perlu diperiksa berdasarkan bukti dan ditindak secara adil,” ujar Eliazer.

Selain pengawasan, GAMKI mengusulkan pengaturan pembelian di SPBU untuk mencegah pengisian berulang yang berpotensi digunakan untuk penimbunan. Organisasi tersebut turut meminta keterbukaan informasi mengenai harga resmi, kondisi pasokan, dan ketentuan pembelian BBM.

“Masyarakat membutuhkan kepastian. Informasi pasokan dan langkah penanganan harus disampaikan secara terbuka agar warga tidak terus berada dalam ketidakpastian,” katanya.

GAMKI SBD menyatakan siap menggalang aksi moral dan melakukan pengawalan publik secara berkelanjutan apabila persoalan tersebut terus berlangsung tanpa penyelesaian konkret.

“Keberpihakan kami jelas kepada rakyat yang sedang kesulitan. Kami akan terus mengawal sampai BBM tersedia, distribusi berjalan tertib, dan masyarakat memperoleh pelayanan yang layak,” pungkasnya.(Fendi)